JAKARTA,quickq官网苹果版 DISWAY.ID- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, menyampaikan pandangannya terkait relevansi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, sejak undang-undang tersebut disahkan pada 2004, hingga kini belum ada revisi yang dilakukan meskipun tantangan dan ancaman terhadap negara semakin kompleks.

BACA JUGA:Komisi I DPR RI Akii Sempat Diminta Pandangan Soal Posisi Teddy Jabat Seskab

BACA JUGA:Kasad Sebut TNI yang Ikut Perang di Papua Hanya 5 Persen: Lainnya Hanya di Pinggiran Saja

"Sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, Undang-Undang TNI itu belum direvisi. Kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis, semua ancaman dalam dan luar negeri yang kita hadapi sekarang, sehingga membutuhkan TNI yang lebih responsif dalam menghadapi ancaman tersebut," ujar ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 13 Maret 2025.

Menurut Panglima TNI, ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga bencana alam yang memerlukan keterlibatan aktif TNI untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, TNI perlu diperkuat dan lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis ancaman.

Selain itu, Jenderal Agus juga membahas soal penempatan TNI di berbagai kementerian dan lembaga.

BACA JUGA:Menteri ATR-BPN Serahkan 42 Sertifikat Tanah untuk Puslatpur TNI AD di Oku Timur

Dalam hal ini, ia mengungkapkan bahwa ada usulan untuk menempatkan TNI aktif di 15 kementerian dan lembaga.

"Kalau di luar itu kan harus pensiun. Artinya kalau di luar itu TNI yang masih sekarang kan masih ada yang di Kementan, apakah akan ditarik?" ujarnya, merujuk pada kemungkinan penarikan TNI aktif yang menduduki jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan) dan lembaga lainnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan bahwa jika TNI aktif ditempatkan di kementerian atau lembaga tertentu, mereka harus mundur dari kedinasan aktif.

Namun, beberapa lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), BNPB, dan Polkam memiliki peraturan yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan di sana.

BACA JUGA:Catat! Prabowo Sebut THR ASN, PPPK, TNI-Polri, Hakim, Pensiunan Cair 17 Maret!

• 1
• 2
• »

• ·Ferdy Sambo Cs Tak Hadir Dalam Putusan Sidang Banding di PT DKI Jakarta, Ini Alasannya
• ·7 Amalan Sunah Sebelum dan Sesudah Salat Idulfitri
• ·Rekomendasi Menu Buka Puasa yang Aman buat Penderita Diabetes
• ·Wagub DKI Amini Pernyataan Jokowi Soal PPKM Tak Efektif
• ·Kadin Gelar Business Forum, Ini Dia Tujuan Kerjasama Indonesia
• ·VIDEO: Trailer '40 Tahun Perjalanan Mengusahakan Pertolongan Ilahi'
• ·Kasus Kematian Anak Tamara, 13 Adegan Direka Ulang di PMJ
• ·Harga Referensi CPO Melemah sedangkan Biji Kakao Menguat
• ·Sarasehan BPIP Perkuat Peran Pancasila Hadapi Tantangan Geopolitik Global
• ·Siskaeee Kembali Ajukan Test Kejiwaan, Padahal Sudah Dinyatakan Tidak Alami Gangguan Jiwa
• ·FOTO: Kala Jepang Dipadati Turis Rusia Gara
• ·Harlah Pancasila 2025, Seskab Teddy Ajak Seluruh Elemen Bangsa Kembali ke Jati Diri Indonesia
• ·MENDADAK! Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Prabowo
• ·Bacaan 7 dan 5 Kali Takbir pada Salat Idulfitri Lengkap Arab Latin
• ·Harmoni Warna, Sambut Tradisi Idul Fitri dan Halal Bihalal dengan Ceri
• ·Kasus Kematian Anak Tamara, 13 Adegan Direka Ulang di PMJ