Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Nusa Tenggara Barat pada Senin 27 Mei hingga Selasa 28 Mei 2019. Sebanyak delapan orang diamankan.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Bahkan mengamankan sejumlah uang hasil OTT tersebut.

"Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca Juga: Dirut Pertamina Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Alasannya...

Uang ratusan juta rupiah tersebut diduga sebagai bukti suap pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di keimigrasian NTB. PTIM masih melakukan pemeriksaan awal terhadap delapan orang yang diamankan di Mapolda NTB.

"Sampai pagi ini 8 orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta," terangnya.

Sesuai hukum acara, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum delapan orang yang diamankan tersebut.

• ·Garbi Kukuh Perkarakan Baliho yang Diturunkan 'Sepihak' oleh Pemko Depok
• ·Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, KPK Bawa Tujuh Koper Barang Bukti
• ·Pemprov DKI Berencana Sambung Jalan di 10 Lokasi, Diklaim Bisa Kurangi Macet 30 Persen
• ·Cara Install Power Director Tanpa Watermark
• ·Besok Sidang Isbat Idul Adha 2024, Kemenag Ungkap Pantauan Hilal di 114 Titik
• ·Cara Install Power Director Tanpa Watermark
• ·SAPX Express Dukung Permen Kominfo No. 8/2025, Tolak Perang Tarif Kurir yang Rugikan Industri
• ·Jelang HUT PDIP ke
• ·Pemerintah akan Cari Solusi Tuntutan Pengemudi Ojol Soal Potongan Aplikasi
• ·BI Tak Lagi Agresif Tarik Likuiditas, Perbankan Mulai Borong Obligasi RI
• ·Kaesang Pangarep Mengaku Masih Pantau
• ·Langkah Golkar Menuju Pilgub DKI Jakarta 2024
• ·Pernah Coba Jalan Mundur? Ternyata Manfaatnya Tak Main
• ·Polri Usut Pengedit Meme Stupa Borobudur Berwajah Mirip Presiden Jokowi, Ingatkan UU ITE
• ·Wakil Ketua Gerindra: Konsep Oposisi Tak Dikenal dalam Konstitusi Indonesia
• ·Respon Jokowi Terkait Putusan Gugatan Pilpres di MK