Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan Presiden Jokowi sangat membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi di periode keduanya.

Baca Juga: KPK Bukan Lembaga Bawahan DPR!

Terlebih, dengan ambisi Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota, maka kehadiran KPK bisa mengawasi jalannya proyek yang bernilai lebih dari Rp400 triliun tersebut.

"Mark-up budget, untuk perencanaan, dan jalan raya. Itu kan direncanakannya tahun 2020," kata Yus.

Nantinya, jika sampai Revisi UU KPK terjadi, maka proyek itu akan menjadi bancakan banyak pihak.

"Sehingga itu akan luput dari pantauan KPK," bebernya.

Sementara itu, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengaku ingin bertemu dengan Jokowi, ihwal rencana revisi UU KPK.

Ketua Kopel Indonesia, Anwar Razak, Selasa menyebutkan bahwa pihaknya akan menyampaikan keberatan yang menurutnya juga dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai rencana revisi UU KPK.

"Sebenarnya kita mendesak DPR RI. Tapi, jika dilihat posisi draf ini mesti ada persetujuan presiden. Maka presiden punya power untuk menghentikan. Kita akan melihat, apakah bisa bertemu langsung dan minta langsung untuk bertemu," ujar Anwar.

• ·Jangan Santap 7 Makanan Ini Bersamaan dengan Pisang
• ·英国aa建筑学院硕士申请指南
• ·世界动画专业大学排名前十强
• ·耶鲁大学美术专业排名如何？
• ·Diskotik Crown Ditutup, Thanos Gugat Pemprov DKI
• ·Wamen PPPA Tinjau Program Makan Bergizi Gratis Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita
• ·高考多少分申请留学？
• ·Biar Tidak Disingkirkan dari Tesla, Elon Musk Mau Perbesar Kepemilikan Saham Jadi 25 Persen
• ·高考留学新加坡，可以选择哪些院校？
• ·Viral Banget di Thailand, Apa Itu Milk Bun?
• ·Bentuk Tim Evaluasi Internal, Kemkomdigi Dukung Proses Hukum Kasus PDNS
• ·5 Tanda yang Harus Diwaspadai Saat Hamil, Berbahaya Buat Ibu dan Bayi
• ·Resmi! Kemendikdasmen Keluarkan Aturan Libur Ramadan, Jadi Sebulan?
• ·5 Jenis Kurma Terbaik di Dunia, Adakah Favoritmu?
• ·FOTO: Debut Perdana Adrian Appiolaza untuk Moschino di Milan
• ·艺术管理专业留学院校推荐——卡内基梅隆大学